Beberapa federasi wartawan mengadakan unjuk rasa di depan Bangunan DPR, Jakarta. Mereka menuntu perbaikan Hukum( UU) No 32 Tahun 2002 mengenai Pemancaran supaya tidak membuat pekerjaan mereka terkungkung ataupun terbelenggu
” Alami apabila perkumpulan jurnalistik hendak lalu turun ke jalur. Karena, pekerjaan mereka hendak terkungkung apabila pasal- pasal kontroversial itu senantiasa dipertahankan,” tutur pengamat komunikasi politik dari Universitas Satu Menang Meter Jamiluddin Ritonga, Senin( 27 atau 5).
Jamiluddin berkata para wartawan wajib menyuarakan antipati kepada pergantian kebijakan itu. Ini berarti supaya kerakyatan senantiasa berdiri di Indonesia.
Beberapa federasi wartawan mengadakan
” Karena, kerakyatan telah jadi harga mati untuk Indonesia. Tidak bisa terdapat anak bangsa yang ciba- coba mengusik kerakyatan di tanah air. Mereka ini wajib dilawan,” ucap Jamiluddin.
Federasi wartawan, pekerja alat, serta badan mahasiswa akan mengadakan kelakuan unjuk rasa di depan Bangunan DPR, Senayan, Jakarta, Senin( 27 atau 5), jam 08. 00- 11. 00 Wib.
Sedangkan, coret- coretan perbaikan UU mengenai Pemancaran sejatinya memanen polemik. Artikel 50 B bagian 2 graf( c) jadi artikel yang sangat disorot karena muat ketentuan pantangan terdapatnya pemancaran khusus jurnalistik analitis. Selanjutnya suara artikel 50 B bagian 2 graf( c):
“ Tidak hanya muat bimbingan kelayakan Isi Pancaran serta Konten Pancaran begitu juga diartikan pada bagian( 1), SIS muat pantangan hal:…( c.) penayangan khusus jurnalistik analitis
Viral Hacker di indonesia di akui dunia => https://vindoria.click/